KEMENTERIAN PUPR SIAPKAN ASESOR BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

23 April 2021



Sebagaimana kita ketahui, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 melakukan reformasi tata cara sertifikasi badan usaha dan tenaga kerja. Sertifikasi Badan Usaha dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha yang terakreditasi. Sedangkan Sertifikasi Tenaga Kerja dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dibentuk oleh asosiasi profesi yang terakreditasi dan lembaga diklat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pelaksanaan Pembentukan LSBU diatur dalam PP No 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sesuai dengan amanat PP No 14 Tahun 2021, struktur organisasi LSBU terdiri atas Pengarah, Pelaksana dan Asesor Badan Usaha. Oleh karenanya, kebutuhan Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi untuk memenuhi kebutuhan pada LSBU yang akan dibentuk sangat penting.

“Asesor badan usaha perannya sangat strategis. Sebab tenaga Asesor yang terlatih, berkualitas dan bertanggung jawab merupakan salah satu bentuk perkuatan SDM yang menjadi pilar struktur sektor jasa konstruksi yang handal dan berdaya saing dalam usaha pencapaian pembangunan Infrastruktur yang berkualitas”, demikian disampaikan Plt. Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Trisasongko Widianto, Kamis (20/4) di Bogor, saat memberikan sambutan acara Recognition Current Competency (RCC) Asesor Badan Usaha.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pelaksanaan Pembentukan LSBU diatur dalam PP No 14 Tahun 2021 dan  PP No 5 Tahun 2021. Sesuai dengan Peraturan tersebut, LSBU harus mendapat Lisensi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Lisensi memuat ruang lingkup lisensi dengan mempertimbangkan kelengkapan persyaratan dan skema yang diusulkan.

Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi merupakan suatu jabatan profesional yang melakukan penilaian kelayakan badan usaha sesuai Kualifikasi. Dalam Pasal 41H PP No 14 Tahun 2021, Asesor badan usaha wajib memiliki kriteria sebagai berikut: memiliki sertifikat asesor yang diterbitkan oleh lembaga independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; terdaftar di LPJK sebagai asesor badan usaha; bukan pengurus LPJK; dan bukan bagian dari sekretariat LPJK.

Dalam bekerja asesor badan usaha jasa konstruksi terikat oleh aturan moral yang mengikat pada profesinya yaitu Kode Etik Asesor Badan Usaha. Kode Etik Asesor Badan Usaha mengacu pada PP No 14 Tahun 2021 yaitu: Memberikan pelayanan prima; Inovatif dalam pekerjaan dan menjauhi KKN; Tidak memberikan janji atau menerima imbalan atas sesuatu yang tidak didasarkan pada ikatan pekerjaan yang jelas dan professional; Tidak meminta dan menerima hadiah/hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; Tidak menyalahgunakan wewenang; dan seterusnya.

“Dengan adanya kode etik tersebut, penting bagi seorang asesor bebas dari kepentingan apapun sehingga dapat melakukan penilaian dengan tidak memihak dan tidak diskriminatif. Saya sangat menekankan hal ini, agar asesor harus benar-benar netral dalam bekerja”, tegas Trisasongko.

Sebelum terbentuknya LSBU dan LSP yaitu masa transisi telah diterbitkan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 30/SE/M/2020 tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi dan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 02/SE/M/2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 30/SE/M/2020 tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi. Sehingga dengan demikian pelayanan sertifikasi tetap berjalan.

“Melalui SE Menteri PUPR ini Pemerintah menjamin pelaksanaan layanan kepada masyarakat jasa konstruksi tetap berlangsung, dan tidak berkurang  baik dari segi kuantitas maupun kualitas pada masa transisi/peralihan ini”, ujar Ketua LPJK  yang diwakili oleh Agus Gendroyono pada kesempatan tersebut.

Penyelenggaraan kegiatan Recognition Current Competency (RCC) Asesor Badan Usaha dilakukan dalam rangka penyiapan dan percepatan pembentukan LSBU. Dengan demikian diharapkan penyelenggaraan sertifikasi badan usaha oleh LSBU dapat segera terlaksana dan beroperasi sebagaimana  amanat peraturan perundang-undangan.

Kegiatan Recognition Current Competency (RCC) Asesor Badan Usaha telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) angkatan. Angkatan pertama dilaksanakan pada 20 – 23 April 2021 di Bogor, yang diikuti oleh 35 peserta dari perwakilan 12 Asosiasi Badan Usaha Terakreditasi yang masing-masing Asosiasi Badan Usaha Terakreditasi mengirimkan maksimal 3 orang. Angkatan kedua dilaksanakan pada 28 April – 2 Mei 2021 di Tangerang, yang diikuti oleh 48 peserta yang terdiri dari perwakilan asosiasi ASKONAS, INKINDO, GAPENSI, dan ASPEKINDO.

Dari 2 (dua) angkatan tersebut didapatkan 75 Asesor Badan Usaha yang kompeten untuk direkomendasikan mendapatkan sertifikat kelulusan dan dapat bekerja pada proses penyelenggaraan sertifikasi badan usaha yang akan dilaksanakan pada LSBU.*


Related News: