• Home
  • Berita Pilihan

Dalam Menjamin Terpenuhinya Kompetensi Tenaga Kerja Asing (TKA) Sektor Konstruksi, LPJK Melaksanakan Workshop Mekanisme Pencatatan dan Penyetaraan Kompetensi TKA.

Dalam Menjamin Terpenuhinya Kompetensi Tenaga Kerja Asing (TKA) Sektor Konstruksi, LPJK Melaksanakan Workshop Mekanisme Pencatatan dan Penyetaraan Kompetensi TKA.

Jakarta – Penggunaan tenaga kerja asing pada layanan jasa konstruksi hanya diperbolehkan untuk tenaga kerja kualifikasi ahli sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 28E. Sebelum melakukan layanan jasa konstruksi, TKKA harus melaksanakan pencatatan, pencatatan ini diberikan setelah melalui mekanisme penyetaraan kompetensi.

Hingga tanggal 1 November 2021, LPJK telah melakukan penetapan hasil penyetaraan kompetensi sejumlah 13 TKKA, 54 BUJKA telah memiliki akun yang teregistrasi di LPJK, 15 BUJKA melakukan permohonan penyetaraan kompetensi untuk penyetaraan 36 TKKA.

Untuk dapat terus memonitoring pencatatan TKKA dan mendorong penyetaraan kompetensi TKKA, LPJK menyelenggarakan kegiatan workshop TKKA secara online yang dihadiri oleh beberapa perwakilan dari BUJKA dan BUJK PMA, Senin (1/11/2021).

Kegiatan acara workshop ini diisi dengan beberapa agenda sesi pemaparan terkait penjelasan materi mengenai; kebijakan pembinaan jasa konstruksi TKA, penyelenggaraan penyetaraan kompetensi TKKA, verifikasi permohonan TKKA, audit portofolio permohonan penyetaraan TKKA, dan melakukan simulasi pengajuan permohonan penyetaraan TKKA melalui SIKI. 

Setiap TKA yang bekerja di Indonesia harus melakukan perizinan. Saat ini proses perizinan TKA mengacu pada Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2021 dimana pemberi kerja TKA wajib mengajukan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) kepada Kementerian Ketenagakerjaan sebelum dilakukannya proses penyetaraan kompetensi dan pencatatan di LPJK.

Selain itu LPJK juga memastikan terpenuhinya persyaratan TKA dengan memeriksa dokumen ijazah minimal S1 (Sarjana), pengalaman minimal 5 (lima) tahun, dan sertifikat kompetensi atau bukti pengakuan kompetensi yang diakui oleh negara asalnya, yang sesuai dengan kualifikasi, klasifikasi, dan subklasifikasi pada jabatan yang diduduki TKA.

Namun bila terdapat ketidaksesuaian dari pemohon TKKA, maka LPJK dapat menyampaikan rekomendasi kepada pemberi kerja terkait perlunya pertimbangan kembali terhadap penggunaan TKKA yang bersangkutan dan pemberi kerja bertanggung jawab penuh atas penugasannya lebih lanjut.

Tri Widjajanto MT selaku Pengurus Bidang IV (Penyetaraan TKKA) menyampaikan, “Dalam melakukan pelayanan untuk penyetaraan kompetensi TKKA dan juga BUJKA dapat melakukan permohonan dengan baik, kami dari LPJK mengadakan workshop dalam rangka pelaksanaan penyetaraan. Tujuan disamping penyetaraan ini untuk menjamin kompetensi TKKA, selain itu penyetaraan ini juga untuk mendapatkan atau mencatatkan data dari TKKA yang berada di Indonesia dan bekerja di Indonesia”

Dalam lanjutan acara workshop LPJK juga mengadakan bimbingan secara langsung untuk BUJKA yang akan melakukan permohonan penyetaraan TKKA yang dibantu oleh Tim IT LPJK, sehingga diharapkan adanya komitmen untuk permohonan penyetaraan TKKA. Peran dari BUJKA dan BUJKA PMA menjadi penting untuk terus mendorong dan meningkatkan kesesuaian kompetensi TKKA dalam melakukan layanan jasa konstruksi di Indonesia sesuai dengan syarat ketentuan pada PP Nomor 14 Tahun 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
×
Selamat Datang ...

Silahkan menghubungi layanan informasi LPJK melalui narahubung kami


Welcome

Please contact LPJK information service through our Hotline Assistant

× Silahkan kontak narahubung kami