• Home
  • Berita Utama

Jakarta – Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan membuka acara Uji Kompetensi Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Witness Uji Kompetensi Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Rabu (29/9) di Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung Launching Operasionalisasi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) melalui Online Single Submission (OSS) yang akan diselenggarakan pada 5 Oktober 2021 mendatang. Dimana sebagai percepatan operasional penyelenggaraan Sertifikasi Badan Usaha oleh LSBU, seluruh kelengkapan struktur LSBU harus mendapat legalitas.

UU Jasa Konstruksi Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan peraturan pelaksanaannya yang mengamanatkan reformasi tatacara sertifikasi Badan Usaha dan Tenaga Kerja. Sistem sertifikasi badan usaha dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha yang terakreditasi. Sesuai PP No 14 tahun 2021, struktur organisasi LSBU terdiri atas pengarah, pelaksana dan asesor badan usaha.

“Disini dapat kita lihat hal yang sangat penting yaitu ketersediaan asesor berkualitas, yang menguasai substansi sesuai Peraturan Perundang – undangan akan membantu mempercepat proses penilaian kelayakan badan usaha sangatlah penting. Dengan demikian diharapkan penyelenggaraan sertifikasi badan usaha oleh LSBU dapat segera terlaksana”, ujar Yudha Mediawan.
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 41H, Asesor badan usaha wajib memiliki kriteria sebagai berikut: memiliki sertifikat asesor yang diterbitkan oleh lembaga independent sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dijelaskan oleh Dirjen Bina Konstruksi, telah dilakukan berbagai upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan dan legalitas Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi di antaranya yaitu: Pertama, Penyusunan Standar Kompetensi Kerja (SKK) khusus Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengakomodasi unit kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan dan telah ditetapkan. Hal ini berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 56/KPTS/DK/2021 dan diregistrasi melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 2/1925/LP.00.00/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021.

Kedua, Penetapan Pembentukan Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK) Asesor Badan Usaha berdasarkan Surat Keputusan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor: KEP.1831/BNSP/IX/2021 Tentang Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK) Asesor Badan Usaha (ABU) tanggal 9 September 2021. Pengawalan oleh BNSP telah dimulai dari pembentukan dan penetapan Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK) Asesor Badan Usaha (ABU) Jasa Konstruksi, Pelatihan Asesor Kompetensi, serta Uji Coba Materi Uji Kompetensi (MUK) ABU, hingga terlaksananya Witness Uji Kompetensi Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi saat ini sampai diharapkan terbitnya sertifikat asesor badan usaha logo garuda dan legalitas Asesor Badan Usaha untuk operasional LSBU nantinya.
“Kami sangat mengapresiasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang dari awal telah bekerjasama dan mengawal bersama Kementerian PUPR serta Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dalam proses legalisasi Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi ini”, ungkap Yudha Mediawan selaku Dirjen Bina Konstruksi PUPR.

Ketua BNSP Kunjung Masehat yang hadir pada kesempatan ini juga turut menyambut baik adanya kerjasama ini. “Kami berharap sinergi yang baik antara Kementerian PUPR, BNSP, dan LPJK dapat dilanjutkan, terutama untuk melahirkan badan usaha jasa konstruksi yang sehat dalam mendukung Pembangunan Infrastruktur”, ujar Kunjung Masehat.
Peserta atau Asesi yang mengikuti Uji Kompetensi yang bertempat di Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta ini berjumlah 20 dari total 253 asesi. Sedangkan peserta lain akan mengikuti uji kompetensi pada tanggal 29 September 2021 – 2 Oktober 2021 serentak di beberapa lokasi yang dikoordinasikan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah, yaitu di: Aceh, Palembang, Surabaya, Bali, Jogja, Makassar, Banjarmasin.

Turut hadir pada kesempatan ini, Ketua LPJK Taufik Widjoyono, Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi Dewi Chomistriana, serta Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Nicodemus Daud, Anggota Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Anggota Pengurus LPJK. *

Sumber: Bagian Hukum, Informasi Jasa Konstruksi, dan Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
×
Selamat Datang ...

Silahkan menghubungi layanan informasi LPJK melalui narahubung kami


Welcome

Please contact LPJK information service through our Hotline Assistant

× Silahkan kontak narahubung kami