• Home
  • Berita Pilihan

LPJK Mendukung Sinergi Kementerian Perindustrian dengan Pelaku Jasa Rancang Bangun dan Konstruksi Industri Dalam Menunjang Pengembangan Industri Nasional

LPJK Mendukung Sinergi Kementerian Perindustrian dengan Pelaku Jasa Rancang Bangun dan Konstruksi Industri Dalam Menunjang Pengembangan Industri Nasional

Jakarta Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan kegiatan Webinar Focus Group Discussion (FGD) secara online via zoom meeting dengan topik Peran Jasa Rancang Bangun dan Konstruksi industri Dalam Menunjang Pengembangan Industri Nasional. (23/11/2021)

Kegiatan tersebut mengundang para pemangku kepentingan terkait jasa rancang bangun dan konstruksi industri, seperti Asosiasi GAPENRI, PT. Rekayasa Industri selaku perusahaan rancang bangun, Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian, serta LPJK sebagai perwakilan dari Kementerian PUPR selaku pembuat kebijakan di sektor konstruksi termasuk rancang bangun.

Tujuan FGD ini untuk memperoleh data dan permasalahan perkembangan jasa rancang bangun dan konstruksi industri di Indonesia sebagai salah satu pendukung pembangunan industri khususnya pra produksi industri di Indonesia, dan memperoleh masukan dalam pengambilan kebijakan dan insentif untuk jasa tersebut.

Adanya keterlibatan sektor konstruksi dalam jasa industri dijelaskan pada UU No. 3 Tahun 2014, aktivitas jasa industri meliputi desain produk industri, rancang bangun, dan perekayasaan industri. Rancang bangun atau lebih khususnya EPC pada jasa industri merupakan lokomotif sektor industri, Rancang bangun atau EPC bukan hanya aktivitas membangun pabrik untuk kegiatan industri, namun sebagai integrator dalam membangun ekosistem dan rantai industri untuk memaksimalkan nilai tambah.

Jika melihat negara – negara maju, para penghasil produk memindahkan proses produksinya pada negara – negara berkembang (outsourcing kegiatan manufaktur) dengan tetap memegang kendali pada kegiatan penting jasa industri seperti riset, desain produk industri, pemasaran, kekayaan intelektrual, dan lain – lain.

Dalam jangka pendek, outsourcing akan menguntungkan negara berkembang seperti Indonesia, tetapi dalam jangka panjang, apabila kegiatan jasa industri tidak dialihkan, dengan terus terjadinya kenaikan biaya tenaga kerja yang menyebabkan margin keuntungan mengecil, maka besar kemungkinannya perusahaan – perusahaan tersebut akan memindahkan produksinya ke negara lain yang menawarkan biaya lebih rendah. Hal tersebut akan menyebabkan kontribusi industri manufaktur ke perekonomian negara berkembang menurun. Hal ini perlu diantisipasi kedepannya dengan mendorong aktivitas jasa industri yang bernilai tambah tinggi untuk dilaksanakan di dalam negeri.

Dikatakan oleh Darma Setiawan dari PT. Rekayasa Industri, dari sisi rancang bangun atau EPC, ada 4 hal dalam menjawab tantangan perubahan industri,

(1) Value Creation, perusahaan rancang bangun atau EPC harus menjadi creator industri melalui kemampuan integrasi knowledge, teknologi, dan investasi untuk menciptakan ekosistem dan rantai industri;

(2) Mengembangkan teknologi dengan kepemilikan paten dan lisensi teknologi sesuai dengan pasar global;

(3) Memperkuat network untuk aspek teknologi, supply chain, dan pendanaan/investasi, dan;

(4) Menyusun strategi dengan benchmark global, yakni dengan menyesuaikan arah dan model bisnis sejalan dengan perkembangan industri dunia, serta memperkuat engineering excellence dengan peningkatan SDM.

 Kedepannya Kementerian Perindustrian melalui Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri akan terus berkoordinasi dengan para stakeholder yang terlibat untuk membangun sektor industri konstruksi di Indonesia yang lebih baik lagi. Disisi lain LPJK melalui tugas dan fungsinya, juga akan terus mendorong peningkatan SDM yang berkualitas melalui Sertifikasi dan PKB, karena pengembangan jasa industri tidak terlepas dari pengembangan SDM yang terlibat didalamnya.

Tri Widjajanto selaku pengurus LPJK mengatakan Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) perlu menjadi perhatian dan evaluasi secara bersama karena pada saat ini jumlah TKK yang ada di Indonesia mencapai 8.066.497 namun jumlah TKK yang tersertifikasi baru mencapai 734.623 TKK, 25% Tenaga Ahli dan 75% Tenaga Terampil. Bahwa dapat disimpulkan presentase TKK yang tersertifikasi hanya 9.1% dari total jumlah TKK yang ada di Indonesia, dan LPJK akan terus mendorong kenaikan jumlah TKK yang tersertifikasi.

“Tidak ada negara yang maju apabila tidak dibangun dengan baik industrinya, dan tidak ada industri yang maju apabila tidak dibangun SDMnya. Oleh karena itu pengembangan jasa industri ini sangat penting dengan berbasis SDM, perlu up-skill, reskill SDM dengan pelatihan – pelatihan berbasisi lean manufactur, lean production, dan lean enterprise, serta peningkatan kualitas pembuatan produk dan proses teknologi dapat didorong dengan sertifikasi dan evaluasi SDM” ujar I Made Dana Tangkas, Ketua Bidang Industri Persatuan Insinyur Indonesia (PII).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
×
Selamat Datang ...

Silahkan menghubungi layanan informasi LPJK melalui narahubung kami


Welcome

Please contact LPJK information service through our Hotline Assistant

× Silahkan kontak narahubung kami