• Home
  • Berita Pilihan

Memastikan Pelaksanaan Kewajiban dan Kinerja Asosiasi Terakreditasi, LPJK Lakukan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Memastikan Pelaksanaan Kewajiban dan Kinerja Asosiasi Terakreditasi, LPJK Lakukan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Jakarta – Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi dimana salah satu point pentingnya yaitu peran asosiasi. Peran asosiasi menjadi sangat penting, karena diharapkan akan mendukung dan menyelenggarakan pengembangan usaha berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola usaha yang baik dan memiliki tanggung jawab profesional dalam kelayakan jasa konstruksi.

Untuk memastikan peran tersebut, asosiasi perlu melakukan proses akreditasi sesuai dengan Pasal 42A Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 diatur bahwa akreditasi terhadap asosiasi badan usaha, asosiasi profesi, dan asosiasi terkait rantai pasok dilaksanakan oleh Menteri PUPR melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Asosiasi yang telah terakreditasi perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kelayakan asosiasi dalam pemenuhan persyaratan dan dapat melaksanakan kewajibannya. Pemantauan dan evaluasi dilakukan setelah satu (1) tahun masehi ketika asosiasi tersebut telah terakreditasi.

Asosiasi terakreditasi yang menjadi objek pemantauan dan evaluasi saat ini terdiri dari; 12 Asosiasi Badan Usaha Terakreditasi (ABUT), 25 Asosiasi Profesi Terakrditasi (APT), dan 1 Asosiasi Rantai Pasok Terakreditasi (ARPT). Sedangkan untuk daftar asosiasi yang terakreditasi pada tahun ini baru akan dilakukan pemantauan dan evaluasi di tahun berikutnya.

Pemantauan dan evaluasi asosiasi terakreditasi ini bertujuan sebagai pemenuhan persyaratan dan status akreditasi dari asosiasi terakreditasi yang telah ditetapkan oleh LPJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selama bulan Desember 2021 LPJK telah melakukan proses pemantauan dan evaluasi salah satu prosesnya yaitu dengan mengunjungi beberapa kantor asosiasi sebagai langkah LPJK untuk mengetahui sejauh mana asosiasi terakreditasi tersebut dapat mempertahankan dan mempertanggungjawabkan status akreditasinya selama 1 tahun setelah ditetapkan memenuhi sebagai asosiasi terakreditasi.

LPJK juga telah menetapkan kesepakatan data asosiasi terakreditasi yang menjadi bahan untuk dievaluasi pada periode tahun 2021 yaitu menggunakan data per 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020. Dalam pelaksanaan PE asosiasi terakreditasi terdapat 3 indikator yang dinilai, sebagai berikut;

(1)  Indikator pemenuhan persyaratan akreditasi seperti jumlah sebaran anggota, pemberdayaan anggota, pemilihan pengurus secara demokratis, sarana dan prasarana, serta pelaksanaan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;

(2) Indikator pelaksanaan kewajiban asosiasi seperti menyusun kode etik, pengembangan usaha berkelanjutan bagi anggota asosiasi badan usaha dan keprofesian berkelanjutan bagi anggota asosiasi profesi, menyampaikan laporan kinerja dan keuangan, serta pelaksanaan kewajiban lainnya, dan;

(3)  Indikator kinerja asosiasi yang mencakup indikator manajemen (keuangan dan kesehatan organisasi), indikator pelaksanaan program asosiasi (Rencana pengembangan, akreditasi, pelaksanaan pemberdayaan, kinerja anggota), dan persepsi anggota asosiasi (Kepuasan pelanggan, SDM, kegiatan organisasi, partisipasi dan komunikasi).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »