• Home
  • Berita Pilihan

Jakarta – Menyadari masih dibutuhkannya TKA yang memiliki kompetensi khusus terutama untuk proyek infrastruktur yang bersifat rumit/kompleks dan berteknologi tinggi, seperti proyek MRT dan Kereta Cepat Jakarta Bandung, penggunaan TKA pada sektor konstruksi tidak dapat dihindari.

Setiap TKA yang bekerja di Indonesia harus melakukan perizinan. Saat ini proses perizinan TKA mengacu pada Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2021 dimana pemberi kerja TKA wajib mengajukan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

Selain RPTKA, untuk penggunaan TKA pada pekerjaan konstruksi, diperlukan adanya penyetaraan kompetensi dan pencatatan tenaga kerja konstruksi asing, dalam hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat memiliki kewenangan dalam melakukan penyetaraan tenaga kerja konstruksi asing dan kewenangan ini dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) melalui sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. Penyetaraan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Asing (TKKA) hanya dapat dilakukan oleh LPJK apabila seorang TKA telah mendapatkan RPTKA dari Kemnaker, Visa Tinggal Izin Terbatas (VITAS) dan Kartu Tinggal Izin Terbatas (KITAS) dari pihak Imigrasi.

TKKA yang perlu disetarakan kompetensinya adalah sebagai berikut:
1. TKKA yang terbuka untuk dapat melakukan layanan jasa konstruksi yaitu kualifikasi ahli dengan jabatan tertentu yang dapat diduduki sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan.
2. TKKA yang telah mendapat persetujuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan.

Dalam hal pemberi kerja TKA mengajukan permohonan penyetaraan kompetensi TKA kepada LPJK, dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (siki.pu.go.id). Proses penyetaraan kompetensi TKKA hanya membutuhkan waktu 6 hari dari awal proses pengajuan registrasi akun hingga terbitnya penetapan kompetensi TKKA sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Ketua LPJK No.4 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyetaraan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Asing.

Proses Penyetaraan TKKA dapat dilakukan oleh pemberi kerja melalui sistem online pada laman siki.pu.go.id untuk mendapatkan user ID dan password. Jika data telah terverifikasi dengan benar, maka pemohon akan mendapatkan user ID dan Password paling lambat 1×24 jam setelah registrasi dilakukan. Setelah user ID dan Password didapat, pemberi kerja dapat mengajukan permohonan penyetaraan kompetensi TKKA, dalam hal ini pemohon akan mengisi 3 jenis permohonan yaitu ; data pemberi kerja (termasuk dokumen pendukung seperti NIB dan RPTKA dari KEMNAKER), data RPTKA, dan data tenaga kerja asing.

Berikut adalah kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh Pemberi Kerja TKKA:
a. Nomor Induk Berusaha
b. RPTKA

Berikut adalah kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh TKKA:
a. Surat permohonan penyetaraan kompetensi TKKA sesuai dengan Surat Edaran No. 4 LPJK Tahun 2021
b. Salinan RPTKA
c. Salinan VITAS dan KITAS
d. Salinan Ijazah Pendidikan
e. Daftar pengalaman kerja
f. Salinan sertifikasi kompetensi atau bukti pengakuan kompetensi lainnya yang diakui menurut hukum Negara asal
g. Salinan paspor yang masih berlaku
h. Pasfoto
i. Surat pernyataan tenaga kerja pendamping warga Negara Indonesia yang akan bertindak sebagai mitra kerja pemohon
j. Surat pernyataan bermaterai 10rb bahwa seluruh data dan dokumen yang disampaikan adalah benar.

Untuk Penjelasan lebih rinci terkaiti data dan dokumen yang disyaratkan dapat dilihat pada BAB II Poin 6 SE Ketua LPJK No.4 Tahun 2021 yang dapat diakses pada tautan berikut ini.

Setelah semua data dan dokumen berhasil di input, maka akan dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan data yang disampaikan oleh pemberi kerja TKKA. Apabila dokumen dinyatakan tidak lengkap, maka pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi selama 5 hari kerja sejak diterimanya notifikasi. Namun jika data tidak juga dilengkapi dalam waktu yang ditentukan, maka pemohon dinyatakan gugur dan harus melakukan permohonan ulang. Apabila data dan dokumen dinyatakan lengkap, maka dilanjutkan dengan uji penyetaraan kompetensi dengan audit portofolio dengan acuan ketentuan:

  1. Ijazah Pendidikan paling rendah setara S1 dan kesesuaian terhadap kualifikasi dan klarifikasi yang dibutuhkan pada jabatan kerja yang diduduki.
  2. Portofolio pengalaman kerja paling sedikit 5 tahun, kecuali dipersyaratkan lain, sesuai yang dibutuhkan pada jabatan kerja yang diduduki
  3. Sertifikat kompetensi atau bukti kompetensi lainnya yang diakui menurut hukum negara asal sesuai kualifikasi dan klasifikasi yang dibutuhkan pada jabatan kerja yang diduduki

Setelah dilakukan audit portofolio, maka akan dilakukan pembahasan usulan penetapan penyetaraan kompetensi TKKA dengan Ketua LPJK. Jika penyetaraan kompetensi memenuhi kriteria dan kesesuaian maka akan diterbitkannya surat ketetapan penyetaraan kompetensi TKKA dengan pemenuhan kesesuaian yang beratas namakan TKKA yang diajukan dan dikatakan layak untuk melaksanakan layanan jasa konstruksi.

Namun apabila tidak memenuhi kriteria dan kesesuain maka akan diterbitkan surat ketetapan penyetaraan TKKA dengan ketidaksesuaian dan surat rekomendasi penyataraan TKKA dengan ketidaksesuaian kepada pemberi kerja, untuk menjadi dasar bagi pemberi kerja dalam melakukan pertimbangan kembali terhadap penugasan TKKA yang bersangkutan.

Untuk info lebih lanjut terhadap pengajuan penyetaraan TKKA dapat menghubungi Contact Person yang tersedia ;

Liaison Officer ;
Nova Fathur Rakhman : 0811 909 165
Ledhis Nadya Vega : 0822 3234 8104
Felisitas Imelda Sandaiku : 0852 1566 9100
Yudha Ari Vianda : 0812 1890 0844

Tim IT ;
Devi Hilsa : 0852 2373 3674
Samso Supriyatna : 08577563 3305

Humas :
Naufal Afarizqi : 0811 587 055

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
×
Selamat Datang ...

Silahkan menghubungi layanan informasi LPJK melalui narahubung kami


Welcome

Please contact LPJK information service through our Hotline Assistant

× Silahkan kontak narahubung kami