Profil LPJK

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau disingkat LPJK merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri

Tugas dan Fungsi

Beradasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Dalam melaksanakan penyelenggaraan sebagian kewenangan, LPJK melaksanakan tugas:

  1. Pencatatan pengalaman;
  2. Akreditasi;
  3. Penetapan Penilai Ahli;
  4. Pembentukan LSP;
  5. Pemberian Lisensi;
  6. Penyetaraan di bidang Jasa Konstruksi; dan
  7. Tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

  1. Pelaksanaan registrasi terhadap badan usaha Jasa Konstruksi, pengalaman badan usaha Jasa Konstruksi, Tenaga Kerja Konstruksi, pengalaman profesional Tenaga Kerja Konstruksi, lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di bidang konstruksi, dan penilai ahli;
  2. Pelaksanaan akreditasi terhadap Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi;
  3. Pelaksanaan pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi penilai ahli;
  4. Pelaksanaan penetapan tim penilai ahli yang teregistrasi dalam hal terjadi kegagalan bangunan;
  5. Pelaksanaan pemberian rekomendasi dalam rangka Lisensi LSP;
  6. Pembentukan LSP untuk melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja yang belum dapat dilakukan oleh LSP yang dibentuk Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi atau lembaga pendidikan dan pelatihan;
  7. Pelaksanaan pemberian Lisensi LSBU;
  8. Pelaksanaan penyetaraan Tenaga Kerja Konstruksi Asing; dan
  9. Pengelolaan aplikasi program pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Visi dan Misi

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020 – 2024, LPJK Berfungsi untuk memberikan dukungan terhadap Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR):

“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi memberikan dukungan terhadap misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

  1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
  3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
  4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Translate »
×
Selamat Datang ...

Silahkan menghubungi layanan informasi LPJK melalui narahubung kami


Welcome

Please contact LPJK information service through our Hotline Assistant

× Silahkan kontak narahubung kami