• Home
  • Pengumuman


Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan kemudahan kepada Badan Usaha agar dapat mengikuti proses pemilihan penyedia barang/jasa Tahun Anggaran 2021, dengan memberlakukan SBU dan SKK yang habis masa berlakunya mulai tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan 30 Desember 2021 , tetap berlaku sampai 31 Desember 2021, sebagaimana telah diatur dalam SE Menteri PUPR Nomor 2/SE/M/2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Periode 2021-2024 menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan tetap menayangkan di SIKI sampai 31 Desember 2021 untuk SBU dan SKK yang habis masa berlaku pada tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan 30 Desember 2021. Penyedia jasa maupaun pengguna jasa dapat menelusuri keabsahan SBU dan SKK yang diterbitkan LPJK melalui laman www.lpjk.net atau klarifikasi langsung ke LPJK.

Disamping itu, badan usaha dalam rangka proses permohonan sertifikat badan usaha dapat menggunakan SKK yang telah habis masa berlakunya sebagaimana diatur dalam SE Menteri tersebut, untuk sebagai persyaratan PJT/PJK/Tenaga Ahli Tetap. Upaya dan kebijakan yang diterbitkan Kementerian PUPR dan LPJK tersebut diharapkan mampu memberikan semangat baru bagi para kontraktor dan konsultan dalam mendukung pembangunan indonesia.

Komunikasi Publik Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
humas@lpjk.net

 

2 Comments

  1. Kepada Bapak/Ibu LPJK
    Mohon diberikan kemudahan.perijinan proses kepengurusan SBU.karena kami pemula dalam melengkapi pendirian Badan CV.kami sering terbentur pada kelengkapan administrasi terutama di SBU.semoga dengan penyampaian ini.bisa mempermudah kami usaha kecil.karena rasa kawatir kami.minimnya refrensi pengalaman kerja pd cv kami.takut di dis.diakhir tempo waktu.terimakasih atas oerhatiannya Bapak/Ibu LPJK.
    Sallam

    • Mekanisme penginputan permohonan SBU melalui sistem OSS diatur pada Surat Edaran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Melalui Lembaga Sertifikasi Badan Usaha. Sedangkan untuk mekanisme pengajuan SKK diatur pada Surat Edaran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi Melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Terlisensi.

      Untuk lebih lengkap Persyaratan pengajuan SBU dapat dilihat pada Surat Edaran PUPR Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, Dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha Serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »