• Home
  • Berita Pilihan

Sosialisasi Surat Edaran Ketua LPJK No.07 Tahun 2021 terkait Pedoman Teknis Registrasi LPPK di bidang Jasa Konstruksi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kemendikbud, dan BNSP

Sosialisasi Surat Edaran Ketua LPJK No.07 Tahun 2021 terkait Pedoman Teknis Registrasi LPPK di bidang Jasa Konstruksi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kemendikbud, dan BNSP

Jakarta – Sesuai amanat yang tertera pada Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 Pasal 29 Ayat (5) tentang Jasa Konstruksi, sistem sertifikasi kompetensi kerja dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi (LSP) yang diawasi oleh Menteri. LSP merupakan lembaga yang melaksanakan sertifikasi profesi yang dibentuk oleh Asosiasi Profesi Terakreditasi atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja yang memenuhi syarat, dan lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

LSP dapat dibentuk oleh (1) Asosiasi Profesi yang terakreditasi oleh LPJK (LSP-P3), (2) Lembaga Pendidikan yang sudah teregistrasi oleh LPJK (LSP-P1), dan (3) Lembaga Pelatihan Kerja yang sudah teregistrasi oleh LPJK (LSP-P2). Hingga saat ini, sudah terbentuk 3 LSP dan sudah teregister di LPJK, antara lain LSP Astekindo, LSP Gataki Mandiri, dan LSP Petakindo Konstruksi Mandiri. Sebagai upaya LPJK dalam meningkatkan proses sertifikasi kompetensi kerja, LPJK terus mendorong kelahiran – kelahiran LSP lainnya, terutama LSP bentukan LPPK. Oleh karena itu, LPJK melakukan sosialisasi terkait SE Ketua LPJK Nomor 07 Tahun 2021 terkait dengan Pedoman Teknis Registrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja di bidang Jasa Konstruksi bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku pemangku kepentingan dalam hal profesi dan pendidikan, serta Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai pemberi lisensi LSP pada 4 Oktober 2021 melalui Video Conference Zoom Meeting.

Agenda yang membahas Surat Edaran Ketua LPJK Nomor: 07/SE/LPJK/2021 tentang Pedoman Teknis Registrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bidang Jasa Konstruksi ini dibuka oleh ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc. Dalam paparannya beliau menyampaikan, “Maksud dan tujuan dari adanya Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan kegiatan registrasi Lembaga Pendidikan serta Pelatihan Kerja. Sementara untuk tujuannya adalah, guna menjamin ketertiban dalam pelayanan registrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, demi memaksimalkan skema yang dapat berjalan dengan lancar serta menjadi acuan untuk kedepannya LPJK melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada unit-unit kerja terkait”.

Sejatinya ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi 4 unsur yang terdiri dari Kriteria Pemohon Rekomendasi Lisensi LSP, Persyaratan Permohonan Rekomendasi Lisensi LSP, Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP, dan Pencatatan LSP Terlisensi. Sosialisasi yang dilakukan melalui Video Conference Zoom Meeting ini banyak sekali masukan ataupun input penting yang diberikan, salah satunya dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Input yang diberikan BNSP adalah memberikan Lisensi hanya kepada Lembaga Pendidikan dan atau Pelatihan Kerja yang mempunyai Program Studi terkait secara relevan dan Skema yang diajukan, BNSP memberikan lisensi hanya kepada Lembaga pelatihan kerja yang memiliki izin sebagai Lembaga pelatihan dengan bukti Vocational Identity Number (VIN) dan Akreditasi dari LA LPK Kemnaker, Registrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja bidang Jasa Konstruksi (LPPK) yang mempunyai program konstruksi akan menambah kepastian ketelusuran program dan prodi yang relevan dengan Skema Sertifikasi yang terkait dengan profil lulusan, dan yang terakhir adalah BNSP berharap rekomendasi LSP LPPK dari PUPR/LPJK nanti sudah menyebut jabatan kerja sebagaimana yang telusur pada SE LPJK Nomor 07 Tahun 2021 sehingga kepastian profil lulusan yang sesuai dengan jabatan kerja Industri dapat lebih terjamin dan BNSP dengan mudah telusur untuk memberikan lisensi tersebut.

Diskusi ataupun Sosialisasi yang dilakukan saat ini bukanlah yang terakhir, namun demi mematangkan serta meningkatkan skema yang baik Lembaga Pengembangan jasa konstruksi (LPJK) akan terus berkoordinasi dengan semua pihak atau unit-unit kerja yang terlibat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
×
Selamat Datang ...

Silahkan menghubungi layanan informasi LPJK melalui narahubung kami


Welcome

Please contact LPJK information service through our Hotline Assistant

× Silahkan kontak narahubung kami