Kupang, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Forum Komunikasi Mahasiswa Teknik Sipil Indonesia sekaligus Launching Pusat Studi Jasa Konstruksi Universitas Citra Bangsa di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 10 Juli 2023 lalu.
Hadir secara langsung Ketua LPJK Bapak Taufik Widjoyono, Rektor Universitas Citra Bangsa, Bapak Frans Salesman, Dekan Fakultas Teknik Universitas Citra Bangsa Bapak Andreas W. Koreh dan Sekretaris Jendral Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Bapak Bambang Guritno.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua LPJK memberikan keynote speech sekaligus meresmikan Pusat Studi Jasa Konstruksi Universitas Citra Bangsa. Dalam sambutannya Bapak Taufik Widjoyono menyebutkan, “pusat studi seperti ini diharapkan dapat menjadi center of exellence bagi pembinaan jasa konstruksi di Kupang khususnya, yang mungkin bisa menjadi embrio bagi lahirnya pusat studi sejenis di wilayah lainnya.”
Berdasarkan UU 2/2017 tentang Jasa Konstruksi bahwa pembinaan konstruksi tidak hanya menjadi kewenangan pemerintah pusat namun juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Tentunya hal ini dapat menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan pembinaan konstruksi di masing masing daerah yang ada di Indonesia. Partisipasi aktif dari seluruh stakeholders jasa konstruksi, yakni BUJK, tenaga kerja konstruksi (TKK), asosiasi, akademisi, dan Pemerintah sendiri, menjadi mutlak untuk dilakukan karena hal ini merupakan kunci dalam keberhasilan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur. Dengan adanya komitmen bersama ini dapat mengembangkan inovasi pengetahuan yang memiliki potensi untuk dikapitalisasi atau ditransformasi menjadi produk maupun jasa yang memiliki nilai ekonomis.
Partisipasi aktif yang dapat dilakukan oleh akademisi berupa memberikan masukan yang substantif dan konstruktif, melakukan link and match kurikulum pengajaran sesuai dengan kebutuhan industri konstruksi, dan melakukan riset terkait inovasi dan teknologi untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Sedangkan bagi pihak pemerintah daerah adalah penyelenggaraan pelatihan keahlian (pemerintah provinsi) dan pelatihan keterampilan (pemerintah kab/kota). “TKK yang kompeten merupakan bagian paling penting dari penyelenggaraan jasa konstruksi karena akan mendongkrak produktivitas dan kinerja pembangunan infrastruktur,” kata Bapak Taufik Widjoyono.
Kebutuhan lulusan jurusan Teknik Sipil sangat tinggi untuk mendukung program pemerintah, yaitu mencanangkan pembangunan infrastruktur IKN.Tentunya kita tidak ingin bahwa pembangunan yang ada di Indonesia ini melibatkan banyak perusahaan asing. “Untuk saat ini Jumlah TKK yang memiliki sertifikat kompetensi hingga saat ini adalah sebanyak 390.000 orang. Jika ditinjau dari jumlah SBU Klasifikasi Sipil saja saat ini berjumlah 192.533 orang dengan 214.244 sertifikat,” tambah Ketua LJPK. Jika diasumsikan setiap SBU minimal membutuhkan 1 orang TKK Teknik Sipil maka kebutuhan TKK Klasifikasi Sipil ini minimal sama dengan jumlah SBU Klasifikasi Sipil. Artinya terdapat gap minimal sebesar 21.711 orang. Untuk itu diperlukan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam mencetak lulusan muda yang siap kerja.
Ketua LPJK juga menekankan, “pemenuhan TKK yang kompeten juga terkait ketersediaan dan kesesuaian kualifikasi/jabatan kerja TKK dengan kebutuhan proyek konstruksi itu sendiri, sehingga dapat terwujud infrastruktur yang berkualitas.” Kebutuhan industri konstruksi akan semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan untuk semakin cepat dalam bekerja dan kemudahan dalam berkomunikasi serta berkolaborasi.
