Asosiasi Badan Usaha Memimpin Di Garda Depan Pengembangan Usaha Konstruksi Indonesia

19 Juli 2021



Bintaro – Hal ini disampaikan Prof. Manlian Simanjuntak dalam MUNAS Asosiasi PERPEKONI secara Online 19 Juli 2021. Negara menyambut gembira untuk inisiatif positif Asosiasi PERPEKONI sebagai wadah pembinaan Badan Usaha Konstruksi yang andal di masa depan. Sebagai Asosiasi Badan Usaha yang baru, Prof. Manlian mendorong agar Asosiasi PERPEKONI lahir secara benar, tertib Administrasi dan memiliki program kerja yang berdampak bagi bangsa & Negara Indonesia. Prof. Manlian Simanjuntak menegaskan, ketika masyarakat konstruksi Indonesia berniat membentuk Asosiasi Badan Usaha, maka harus berfikir jauh dan besar, jangan hanya untuk membentuk Asosiasi Badan Usaha saja.

Apa yg harus dipikirkan? Yang harus dipikirkan yaitu: 1.) Pastikan Badan Usaha benar dan andal, 2.) Asosiasi Badan Usaha harus Terakreditasi oleh LPJK Kementerian PUPR RI, 3.) Asosiasi Badan Usaha Terakreditasi mendorong lahirnya LSBU, 4.) Asosiasi Badan Usaha bersama LSBU yang dibina  LPJK Kementerian PUPR RI memberikan dampak yang sangat besar bagi pertumbuhan usaha konstruksi dan perekonomian nasional secara holistik.

Pemikiran di atas disampaikan Prof. Manlian Simanjuntak agar Badan Usaha Konstruksi, Asosiasi Badan Usaha secara khusus Asosiasi PERPEKONI tidak cepat puas. Ini pola pikir yang digali dari semangat UU No.2/2017 tentang Jasa Konstruksi dan PP No.14/2021 sebagai Pelaksana UU No.2/2017 tentang Jasa Konstruksi atas Perubahan PP No.22/2020.

Semangat di atas disampaikan di awal presentasi Prof. Manlian Simanjuntak setelah memahami lebih dulu isu yang berkembang saat ini, yaitu: 1.) SDM Profesional yang masih sedikit jumlahnya secara nasional, 2.) Teknologi yang masih terus dikembangkan, 3.) Rantai Pasok Material & Peralatan Konstruksi yang masih harus terus ditingkatkan, 4.) Manajemen Proyek yang masih harus dioptimalkan.

Isu di atas bukan teori belaka, mari kita sama-sama cek di lapangan. Apakah data material & peralatan konstruksi sudah lengkap di seluruh 34 Provinsi? Pemerintah melalui Direktorat Kelembagaan & Sumber Daya Konstruksi Kementerian PUPR RI yang didukung oleh LPJK merespon cepat hal tersebut dengan melahirkan PerMen PUPR RI No.7/2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material & Peralatan Konstruksi. LPJK yang saat ini menjadi mitra sekaligus instrumen Pemerintah mendorong cepat respon negara terhadap kondisi saat ini. Untuk itulah, LPJK mendukung peran seluruh Direktorat bahkan Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian PUPR RI. Tidak hanya itu saja, LPJK yang berada di bawah Menteri PUPR RI memiliki peran berkolaborasi dengan seluruh stakeholder Kementerian lain, Lembaga lain, Perguruan Tinggi, dan seluruh Masyarakat Jasa Konstruksi. Atas dasar inilah, Asosiasi Badan Usaha yang didukung LPJK memiliki peran penting. Asosiasi Badan Usaha ada di garda terdepan pertumbuhan konstruksi nasional.

Mendatang, Asosiasi Badan Usaha akan terus didukung LPJK untuk dapat diakreditasi setelah memenuhi persyaratan Akreditasi sesuai UU No.2/2017 dan PP No.14/2021, dan mendorong agar Asosiasi Badan Usaha yang terakreditasi dapat merekomendasikan lahirnya LSBU yang akan menyelenggarakan layanan sertifikasi Badan Usaha Konstruksi di waktu mendatang.


Related News: