FAQ LPJK

  • Sampai kapankah berlakunya layanan sertifikasi masa transisi?

    Masa transisi berlaku sejak pelantikan pengurus LPJK periode 2021-2024 (22 Desember 2020) sampai dengan ditetapkannya pedoman pemberian lisensi LSBU, serta dilakukan registrasi LSBU dan LSP yang sudah mendapatkan lisensi, atau paling lambat akhir Desember 2021

  • Apakah SBU dan SKK-K yang diterbitkan LPJK periode sebelumnya masih berlaku?

    SBU dan SKK yang diterbitkan LPJK periode 2016-2020 tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya

  • Bagaimana pengurusan Registrasi Ulang tahun ke-2 dan ke-3 SBU dan berapa biaya yang perlu dikeluarkan?

    Registrasi ulang tahun ke-2 dan ke-3 dilaksanakan secara otomatis oleh LPJK dan tidak dipungut biaya apapun.

  • Bagaimana cara mengefektifkan SIUJK?

    Kata “Izin Usaha” dalam UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi diganti menjadi kata “Perizinan Berusaha” melalui UU No 11 Tahun 2020 tentan Cipta Kerja, dengan demikian tidak ada lagi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
    Untuk menyelenggarakan kegiatan usaha jasa konstruksi di Indonesia, pelaku usaha wajib mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SBU & SKK-K).

  • Bagaimana cara mengajukan permohonan SBU dan SKK-K setelah masa transisi?

    Sesuai dengan pengumuman pengakhiran masa transisi maka proses permohonan SBU/SKK-K diajukan melalui sistem OSS dan disarankan untuk menghubungi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). List LSBU dan LSP dapat dilihat pada laman https://lpjk.pu.go.id/ dan masuk kedalam menu “LIST LSBU & LSP TERLISENSI”.

  • Bagaimana tata cara penginputan permohonan melalui sistem OSS?

    Mekanisme pengajuan SBU selengkapnya diatur pada Surat Edaran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Melalui Lembaga Sertifikasi Badan Usaha.
    Sedangkan untuk mekanisme pengajuan SKK-K diatur pada Surat Edaran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi Melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Terlisensi.

  • Persyaratan apa saja yang perlu dilengkapi untuk mengajukan permohonan SBU dan SKK-K?

    Persyaratan pengajuan SBU dan SKK-K dapat dilihat pada Surat Edaran PUPR Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, Dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha Serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.

  • Bagaimana Prosedur Pencabutan dan/atau Penghapusan Tenaga Kerja yang digunakan oleh Badan Usaha tanpa sepengetahuan pemilik SKK-K?
    Mohon lengkapi persyaratan berikut lalu kirimkan permohonan lengkap yang ditujukan kepada Ketua LPJK melalui alamat Email sekretariatlpjk@pu.go.id :
    1. Surat Permohonan Pencabutan SKA Bermaterai dan di tanda tangan oleh Pemohon dalam bentuk softcopy hasil scan/pindaian;
    2. Melampirkan SKA dalam bentuk softcopy;
    3. Melampirkan foto pemohon menunjukkan Ijazah Asli dalam bentuk file JPG/JPEG;
    4. Melampirkan foto KTP dan NPWP;
    5. Melampirkan foto pemohon sambil memegang SKA.
  • Bagaimana cara membuktikan keabsahan suatu sertifikat atau melakukan pengecekan progress dari pengurusan SBU/SKK-K?
    – Untuk Badan Usaha: Silahkan cek status proses sertifikasi melalui situs https://www.lpjk.pu.go.id pada menu “Badan Usaha” dan pilih “Cek Proses & Registrasi Badan Usaha”. Kemudian input nama badan usaha/NPWP sebagai alat pencarian. Untuk lebih lanjut terkait tata cara pencarian dapat dilihat melalui panduan yang sudah kami fasilitasi pada laman tersebut.
    – Untuk Tenaga Kerja: Silahkan cetak validasi proses perpanjangan SKK melalui situs https://www.lpjk.pu.go.id pada menu “Tenaga Kerja” dan pilih “Cek Surat Keterangan Proses Tenaga Ahli/Terampil”. Kemudian input nama/NIK pemilik SKK sebagai alat pencarian. Untuk lebih lanjut terkait tata cara pencarian dapat dilihat melalui panduan yang sudah kami fasilitasi pada laman tersebut.
  • Berapa biaya layanan SBU dan SKK saat ini dan bagaimana cara pembayarannya?

    Perincian Biaya Sertifikasi dapat dilihat pada Kepmen PUPR Nomor 559 Tahun 2021 Tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi Dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi.
    LSBU dan LSP akan menerbitkan invoice terkait berapa besaran biaya beserta nomor tujuan pembayaran melalui sistem OSS.

  • Apakah SBU/SKK-K yang sedang dalam proses perpanjangan di LPJK dapat digunakan untuk mengikuti tender?

    Berdasarkan Surat Direktur Jendral Binak Konstruksi Nomor 2289 bahwa Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK-K) yang sedang dalam proses perpanjangan dan/atau perubahan oleh LPJK ataupun LSBU dan LSP, dinyatakan masih berlaku hingga 31 Juli 2022 dan dapat digunakan sebagai mana mestinya dalam hal perikatan kontrak pekerjaan.

  • Apakah LPJK masih melayani permohonan untuk pengurusan sertifikat di bidang Elektrikal?

    – Untuk Badan Usaha
    Pada Bidang Elektrikal LPJK Kementerian PUPR hanya menerbitkan sertifikat dengan subklasifikasi EL005, EL008, dan EL011. Selain dari ketiga bidang tersebut silahkan untuk melakukan prosesnya di Kementerian ESDM.
    – Untuk Tenaga kerja
    Pada bidang Elektrikal LPJK PUPR hanya menerbitkan Sertifikat AE405 – Ahli Teknik Elektronika & Telekomunikasi Dalam Gedung dan AE406 – Ahli Teknik Sistem Sinyal Telekomunikasi Kereta Api. Selain dari kedua bidang tersebut silahkan untuk melakukan prosesnya di Kementerian ESDM.

  • Bagaimana prosedur untuk permohonan validasi sertifikat yang sedang dalam proses?

    Bukti validasi penambahan masa berlaku bagi pemohon yang sedang berproses di LPJK merupakan data yang tertayang pada SIKI LPJK. Sedangkan bagi pemohon yang berproses melalui LSBU dan LSP dengan kriteria telah memenuhi persyaratan dokumen secara lengkap dan dibuktikan dengan surat perjanjian sertifikasi.

  • Bagaimana tata cara perubahan administrasi terkait alamat, NIK, NPWP, dan alamat email SBU/SKK-K?

    Mohon untuk mengajukan permohonan tersebut melalui asosiasi yang bersangkutan agar selanjutnya dapat diproses oleh LPJK

  • Bagaimana tata cara perubahan sertifikat fisik ke sertifikat digital?

    Permohonan konversi sertifikat digital dapat diajukan melalui laman https://siki.pu.go.id/, dengan masuk ke menu “Klaim”

  • Bagaimana tata cara perubahan password akun SIKI Asesor yang bermasalah?

    Mohon untuk mengajukan surat permohonan reset password akun siki asesor ke alamat email SekretariatLPJK@pu.go.id

  • Berapa lama pengurusan SBU/SKK-K melalui OSS?

    15 hari kerja terhitung sejak pemohon melakukan pembayaran kepada LSBU/LSP

  • Asosiasi mana saja yang sudah terakreditasi ulang oleh LPJK PUPR?

    Dapat dilihat pada laman https://lpjk.pu.go.id/ dan masuk kedalam menu “List Asosiasi”. Didalamnya dapat dilihat daftar Asosiasi yang sudah terakreditasi dan belum terkareditasi.

  • Kapan pembukaan akreditasi bagi Asosiasi dan berapa lama masa berlaku akreditasi bagi Asosiasi?

    Berdasarkan PP 14 Tahun 2021, Akreditasi Asosiasi diselenggarakan setiap 4 (empat) bulan sekali dan berlaku selama 4 (empat) tahun.

  • Apakah alamat website untuk pengajuan permohonan sertfikasi dan registrasi SBU/SKK-K?

    Kunjungi laman https://perizinan.pu.go.id/portal/ untuk mengajukan Permohonan sertifikasi dan registrasi SBU/SKK-K melalui Portal Perizinan Kementrian PUPR.

  • Translate »
    ×
    Selamat Datang ...

    Silahkan menghubungi layanan informasi LPJK melalui narahubung kami


    Welcome

    Please contact LPJK information service through our Hotline Assistant

    × Silahkan kontak narahubung kami