FAQ LPJK
Sampai kapankah berlakunya layanan sertifikasi masa transisi?
Masa transisi berlaku sejak pelantikan pengurus LPJK periode 2021-2024 (22 Desember 2020) sampai dengan ditetapkannya pedoman pemberian lisensi LSBU, serta dilakukan registrasi LSBU dan LSP yang sudah mendapatkan lisensi, atau paling lambat akhir Desember 2021
Apakah SBU dan SKK yang diterbitkan LPJK periode sebelumnya masih berlaku?
SBU dan SKK yang diterbitkan LPJK periode 2016-2020 tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya
Bagaimanakah proses pelaksanaan registrasi dan sertifikasi kompetensi kerja , dan perpanjangan badan usaha?
Proses pelaksanaan registrasi dan sertifikasi kompetensi kerja , dan perpanjangan badan usaha tetap dilakukan melalui https://siki.pu.go.id/ dan skema dan standar SBU dan SKK tetap berpedoman pada peraturan sebelumnya selama tidak bertentangan dengan SE Menteri PUPR No. 30/SE/M/2020 tentang Transisi Layanan SBU dan SKK Jasa Konstruksi dan SE Menteri PUPR No. 02/SE/M/2021 tentang Perubahan SE Menteri PUPR No. 30/SE/M/2020.
Bagaimana status SBU dan SKK yang habis masa berlakunya sebelum Surat Edaran Transisi Layanan SBU dan SKK diterbitkan sementara SBU dan SKK tersebut dipergunakan untuk lelang?
SBU dan SKK yang habis masa berlakunya sebelum Surat Edaran Transisi diterbitkan dinyatakan masih berlaku setelah bukti perpanjangan di validasi oleh pengurus LPJK periode 2021-2024
Berapa biaya layanan SBU dan SKK saat ini dan bagaimana cara pembayarannya?
Biaya sertifikasi yang dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Sertifikasi Masa Transisi dibebankan oleh APBN. Sedangkan biaya lainnya sesuai dengan ketentuan dari masing-masing Asosiasi
Bagaimana proses validasi bukti perpanjangan SBU dan SKK yang habis masa berlakunya?
Proses validasi bukti perpanjangan SBU dan SKK dapat dilakukan dengan mencetak laman status proses SBU dan SKK pada https://www.lpjk.pu.go.id sebagai bukti validasi yang sah dari LPJK
Siapakah yang melakukan Verifikasi dan Validasi dalam masa transisi?
Seluruh asosiasi yang memiliki kewenangan Verifikasi dan Validasi awal tetap melayani permohonan sertifikasi dengan ketentuan Verifikasi dan Validasi bersifat final
Bagaimana Prosedur Pencabutan dan/atau Penghapusan Tenaga Kerja yang digunakan oleh Badan Usaha tanpa sepengetahuan pemilik SKA/SKTK?
Mohon lengkapi persyaratan berikut lalu kirimkan permohonan lengkap yang ditujukan kepada Ketua LPJK melalui alamat Email sekretariatlpjk@pu.go.id :
- Surat Permohonan Pencabutan SKA Bermaterai dan di tanda tangan oleh Pemohon dalam bentuk softcopy hasil scan/pindaian;
- Melampirkan SKA dalam bentuk softcopy;
- Melampirkan foto pemohon menunjukkan Ijazah Asli dalam bentuk file JPG/JPEG;
- Melampirkan foto KTP dan NPWP;
- Melampirkan foto pemohon sambil memegang SKA.
Bagaimana cara membuktikan keabsahan suatu sertifikat atau melakukan pengecekan progress dari pengurusan SBU/SKA/SKTK?
– Untuk Badan Usaha: Silahkan cek status proses sertifikasi melalui situs https://www.lpjk.pu.go.id pada menu “Badan Usaha” dan pilih “Cek Proses & Registrasi Badan Usaha”. Kemudian input nama badan usaha/NPWP sebagai alat pencarian. Untuk lebih lanjut terkait tata cara pencarian dapat dilihat melalui panduan yang sudah kami fasilitasi pada laman tersebut.
– Untuk Tenaga Kerja: Silahkan cetak validasi proses perpanjangan SKK melalui situs https://www.lpjk.pu.go.id pada menu “Tenaga Kerja” dan pilih “Cek Surat Keterangan Proses Tenaga Ahli/Terampil”. Kemudian input nama/NIK pemilik SKK sebagai alat pencarian. Untuk lebih lanjut terkait tata cara pencarian dapat dilihat melalui panduan yang sudah kami fasilitasi pada laman tersebut.
Bagaimana pengurusan Registrasi Ulang tahun ke-2 dan ke-3 SBU dan berapa biaya yang perlu dikeluarkan?
Registrasi ulang tahun ke-2 dan ke-3 dilaksanakan secara otomatis oleh LPJK dan tidak dipungut biaya apapun.
Bagaimana cara mengefektifkan SIUJK?
Ketentuanya berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Kata “Izin Usaha” dalam UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi diganti menjadi kata “Perizinan Berusaha” melalui UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan demikian tidak ada lagi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). Untuk menyelenggarakan kegiatan usaha jasa konstruksi di Indonesia, pelaku usaha wajib mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SBU & SKA).
Apakah LPJK masih melayani permohonan untuk pengurusan sertifikat di bidang Elektrikal?
– Untuk Badan Usaha Pada Bidang Elektrikal LPJK Kementerian PUPR hanya menerbitkan sertifikat dengan subklasifikasi EL005, EL008, dan EL011. Selain dari ketiga bidang tersebut silahkan untuk melakukan prosesnya di Kementerian ESDM.
– Untuk Tenaga kerja Pada bidang Elektrikal LPJK PUPR hanya menerbitkan Sertifikat AE405 – Ahli Teknik Elektronika & Telekomunikasi Dalam Gedung dan AE406 – Ahli Teknik Sistem Sinyal Telekomunikasi Kereta Api. Selain dari kedua bidang tersebut silahkan untuk melakukan prosesnya di Kementerian ESDM.
Apa saja persyaratan yang perlu dilengkapi untuk mengajukan permohonan SBU/SKA/SKTK?
Silahkan akses situs kami di lpjk.pu.go.id, lalu pilih menu “Layanan”. Selanjutnya silahkan klik pada submenu sesuai format dokumen persyaratan yang dibutuhkan
Apakah SBU/SKA/SKTK yang sedang dalam proses perpanjangan di LPJK dapat digunakan untuk mengikuti tender?
Sesuai dengan Butir F 3 pada Surat Edaran Menteri PUPR 02/SE/M/2021, telah diatur bahwa SBU/SKA/SKTK yang habis masa berlakunya setelah tanggal 22 Januari 2021 dinyatakan masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan dapat digunakan sebagaimana mestinya
Bagaimana tata cara perubahan administrasi terkait alamat, NIK, NPWP, dan alamat email SBU/SKA/SKTK?
Mohon untuk mengajukan permohonan tersebut melalui asosiasi yang bersangkutan agar selanjutnya dapat diproses oleh LPJK
Bagaimana tata cara perubahan sertifikat fisik ke sertifikat digital?
Permohonan konversi sertifikat digital dapat diajukan melalui https://siki.pu.go.id/, dengan masuk ke menu “Klaim”
Bagaimana tata cara perubahan password akun SIKI Asesor yang bermasalah?
Mohon untuk mengajukan surat permohonan reset password akun siki asesor ke alamat email SekretariatLPJK@pu.go.id
Asosiasi mana saja yang sudah terakreditasi ulang oleh LPJK PUPR?
Ketentuannya dapat dilihat pada :
– Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 1410/Kpts/M/2020 Tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi Dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi
– Surat Keputusan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 23/Kpts/LPJK/VII/2021 Tentang Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi Terakreditasi
